Aturan kebijakan Terbaru BPJS 2016

Aturan kebijakan Terbaru BPJS 2015

Aturan kebijakan Terbaru BPJS 2016 – Aturan kebijakan Terbaru BPJS 2016 terbaru hari ini, uu bpjs, bpjs askes, peraturan bpjs, peraturan bpjs ketenagakerjaan, peraturan bpjs kesehatan no 1 tahun 2016.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memastikan tetap akan menjalankan aturan pemerintah tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru.

Aturan kebijakan Terbaru BPJS 2016. Banyak yang merasa kebijakan baru pemerintah itu minim sosialisasi. Sebelumnya pencairan JHT bisa dilakukan sepenuhnya jika karyawan berhenti bekerja sebelum usia 55 tahun atau pensiun. Aturan lama itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1/2009 yang menjabarkan UU No 3/1992 tentang Jamsostek.

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa :

Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja sebelum mencapai usia 55 tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 tahun dapat menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus.

Aturan baru yang berlaku per 1 Juli 2016 berbeda.

Aturan kebijakan Terbaru BPJS 2016. Pada aturan baru, Peraturan Pemerintah No 46/2015 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2016, mengubah rumusan tersebut. Tak ada lagi pencairan meski telah menjadi peserta selama lima tahun.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya, menyatakan prinsip JHT adalah tabungan untuk hari tua. Artinya manfaatnya harus bisa dirasakan saat sudah pensiun.

Hanya ada empat hal yang memungkinkan peserta BPJS Ketenagakerjaan mencairkan JHT sekaligus, yakni:

  1. Telah berusia 56 tahun, atau sudah memasuki masa pensiun
  2. meninggal dunia
  3. menjadi PNS/TNI
  4. meninggalkan Indonesia.

Namun jika sudah menjadi peserta selama 10 tahun, bisa mengambil JHT meski hanya sebagian saja, yakni 10 persen untuk konsumsi, dan 30 persen untuk perumahan. Dalam aturan ini, tak disebutkan apakah peserta masih bekerja atau sudah menganggur.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Cholik, menuturkan pihaknya akan tetap mengikuti peraturan kendati banyak masyarakat yang kontra. Soal petisi, ia merasa tak berhak berkomentar atas permohonan resmi kepada pemerintah yang ditujukan kepada BPJS Ketenagakerjaan, Presiden RI Joko Widodo, dan Menteri Ketenagakerjaan RI, Muhammad Hanif Dhakiri.

Secara konsep dana JHT itu nanti diterimakan kepada peserta secara sekaligus, saat tidak lagi produktif. Dengan begitu masa tua peserta terlindungi skema JHT tersebut.

Untuk kasus PHK sudah ada skema pesangon sebagai instrumen perlindungan. JHT selama ini dikesankan seolah-olah seperti tabungan biasa yang bisa ditariks sewaktu-waktu. Padahal spiritnya adalah perlindungan setelah tak lagi mampu bekerja.

Aturan kebijakan Terbaru BPJS 2016 | ahwan | 4.5